Materi & Contoh Soal PPPK 2024, Penyuluh Hukum Ahli Pertama

Materi & Contoh Soal PPPK 2024, Penyuluh Hukum Ahli Pertama.

Materi Kompetensi

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, bahwa yang dimaksud dengan:

Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penyuluh Hukum sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum termasuk dalam rumpun Ilmu sosial dan yang berkaitan dan merupakan jabatan karir PNS.

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum merupakan jabatan fungsional kategori keahlian

Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:

1. Penyuluh Hukum Pertama
2. Penyuluh Hukum Muda
3. Penyuluh Hukum Madya, dan
4. Penyuluh Hukum Utama

Tugas pokok Penyuluh Hukum yaitu melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Penyuluh Hukum harus melaksanakan butir uraian tugas jabatan Penyuluh Hukum Ahli Pertama sesuai unsur dan sub unsur kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan.

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
   1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
   2. diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat
   3. Diklat Prajabatan
2. Penyuluhan Hukum, meliputi:
   1. penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
   2. pengembangan kualitas penyuluhan hukum
3. Pengembangan profesi, meliputi:
   1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum
   2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Penyuluhan Hukum, dan
   3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Penyuluhan Hukum
4. Penunjang tugas Penyuluh Hukum, meliputi:
   1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum
   2. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Penyuluhan Hukum
   3. keanggotaan dalam Organisasi Profesi
   4. keanggotaan dalam Tim Penilai
   5. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa, dan
   6. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

Uraian Tugas Jabatan Penyuluh Hukum Ahli Pertama merupakan suatu paparan atas semua tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Penyuluh Hukum yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum.

Berikut 65 butir kegiatan / uraian tugas jabatan Penyuluh Hukum Pertama, meliputi:

1. menyusun materi Penyuluhan Hukum tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
2. menyiapkan materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan
3. menyusun bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan
4. menyusun metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan akomodatif
5. menyiapkan materi Penyuluhan Hukum sesuai dengan sasaran dan segmentasi masyarakat
6. menyusun pemetaan Penyuluhan Hukum terhadap sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat
7. menyusun metode Penyuluhan Hukum melalui pendekatan partisipatif masyarakat
8. menyusun materi/instrumen pembentukan sekolah/perguruan tinggi sadar hukum
9. menyusun materi lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) untuk tingkat kabupaten/kota
10. menyusun materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan
11. menyusun dan menyiapkan materi/instrumen untuk kelompok KADARKUM
12. menyusun materi Temu Sadar Hukum (TSH) untuk antar kelompok
13. menyusun materi/instrumen pembentukan desa binaan sadar hukum
14. menyusun perencanaan Penyuluhan Hukum terpadu terhadap materi, sasaran, tempat, penyuluh dan biaya
15. menyusun materi instrumen bantuan hukum non litigasi
16. melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau daerah
17. membuat materi Penyuluhan Hukum langsung dalam bentuk makalah/bahan cetakan/bahan simulasi
18. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung bertatap muka dengan audiens dalam bentuk ceramah/simulasi hukum/sosialisasi
19. membuat bahan pokok Penyuluhan Hukum dalam bentuk makalah/bahan cetakan/media elektronik
20. melakukan bimbingan/pembinaan terhadap kelompok KADARKUM
21. melaksanakan TSH sebagai moderator
22. melaksanakan lomba KADARKUM sebagai peserta
23. melaksanakan Penyuluhan Hukum tidak langsung melalui media cetak
24. melakukan pelatihan/bimbingan lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan
25. melaksanakan Penyuluhan Hukum melalui pendekatan partisipatif masyarakat
26. melaksanakan TSH untuk pelajar/mahasiswa
27. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat nasional dalam tim sebagai anggota
28. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat provinsi dalam tim sebagai anggota
29. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat kabupaten/kota dalam tim sebagai anggota
30. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan dalam tim sebagai ketua
31. melakukan penyusunan materi lomba KADARKUM tingkat desa/kelurahan atau kecamatan dalam tim sebagai anggota
32. melaksanakan Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui pendekatan akomodatif
33. membuat peta Penyuluhan Hukum tentang sasaran, wilayah dan kebutuhan hukum masyarakat
34. melaksanakan pembentukan desa/kelurahan binaan sadar hukum
35. melaksanakan pembentukan Desa/kelurahan Sadar Hukum (DSH)
36. mengevaluasi materi Penyuluhan Hukum tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau daerah
37. mengevaluasi Penyuluhan Hukum terhadap masyarakat meliputi sasaran, lokasi dan kesadaran hukum
38. mengevaluasi materi Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung
39. mengevaluasi pembentukan KADARKUM dan kelompok KADARKUM
40. mengevaluasi TSH
41. mengevaluasi materi lomba KADARKUM
42. mengevaluasi lomba KADARKUM
43. mengevaluasi efektifitas sekolah/perguruan tinggi berpredikat sadar hukum
44. mengevaluasi pembentukan desa binaan sadar hukum
45. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum langsung dan tidak langsung melalui teknik pendekatan akomodatif
46. mengevaluasi metode Penyuluhan Hukum tentang partisipatif masyarakat
47. mengevaluasi pelaksanaan konsultasi hukum
48. mengevaluasi pelaksanaan bantuan hukum non litigasi
49. membahas hasil pengkajian kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta
50. melaksanakan diseminasi hasil pengkajian tentang kebijakan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota
51. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri
52. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota
53. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan program Penyuluhan Hukum secara mandiri
54. melakukan pembahasan hasil uji coba pengembangan model, metode, tehnik dan media Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta
55. melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota
56. melakukan pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum secara mandiri
57. membahas hasil uji coba pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai peserta
58. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat dalam tim sebagai anggota
59. melaksanakan diseminasi hasil pengembangan kemitraan Penyuluhan Hukum dengan berbagai lapisan masyarakat secara mandiri
60. melakukan pembahasan evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai peserta
61. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum secara komprehensif dalam tim sebagai peserta
62. melaksanakan diseminasi hasil evaluasi Penyuluhan Hukum komprehensif secara mandiri
63. melaksanaan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum dalam tim sebagai anggota
64. melaksanakan layanan konsultasi Penyuluhan Hukum secara mandiri, dan
65. melaksanakan layanan konsultasi dalam pemberian bantuan hukum non litigasi dalam tim sebagai anggota.

Contoh Soal dan Pembahasan

Source: Google

TETAP TERHUBUNG DENGAN KAMI:

Twitter Google News FB

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Cara Mendapatkan File di ProNtt.com

Cara Unduh