Contoh Soal PPPK 2025: Analis Kebijakan Ahli Muda

Materi & Contoh Soal PPPK 2024: Analis Kebijakan Ahli Muda.

Materi Kompetensi

Contoh Soal dan Pembahasan

Uraian

Analis kebijakan ahli muda adalah jabatan fungsional yang bertugas melakukan analisis, evaluasi, dan penyusunan kebijakan di suatu instansi pemerintah. Jabatan ini memiliki peran penting dalam menghasilkan kebijakan yang berbasis data, relevan, dan efektif. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab analis kebijakan ahli muda, serta kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk menempati jabatan ini.

Tugas Analis Kebijakan Ahli Muda

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, tugas analis kebijakan ahli muda meliputi:

• Melakukan analisis dan evaluasi terhadap isu-isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan.
• Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang berkaitan dengan isu-isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi oleh instansi pemerintah.
• Menyusun rancangan kebijakan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, serta mempertimbangkan aspek-aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknologi.
• Menyusun dokumen-dokumen pendukung kebijakan, seperti naskah akademik, nota kebijakan, draft peraturan, dan lain-lain.
• Menyusun rekomendasi dan saran perbaikan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan atau sedang berjalan.
• Menyusun laporan hasil analisis, evaluasi, dan penyusunan kebijakan secara berkala dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan kebijakan, seperti unit kerja lain, kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

Tanggung Jawab Analis Kebijakan Ahli Muda

Sebagai analis kebijakan ahli muda, tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah:

• Bertanggung jawab atas kualitas, ketepatan, dan kelengkapan analisis, evaluasi, dan penyusunan kebijakan yang dilakukan.
• Bertanggung jawab atas ketaatan terhadap visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah dalam penyusunan kebijakan.
• Bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan fungsi analis kebijakan.
• Bertanggung jawab atas penyampaian rancangan, rekomendasi, saran, dan laporan hasil analisis, evaluasi, dan penyusunan kebijakan kepada atasan dan pihak-pihak terkait secara tepat waktu dan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
• Bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi dan kinerja diri sendiri dan bawahan dalam bidang analis kebijakan.

Kualifikasi dan Kompetensi Analis Kebijakan Ahli Muda

Untuk dapat menempati jabatan analis kebijakan ahli muda, kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki adalah:

• Pendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari bidang studi yang relevan dengan tugas dan fungsi analis kebijakan, seperti ilmu politik, ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu sosial, atau ilmu lainnya.
• Pengalaman kerja minimal 2 tahun sebagai analis kebijakan, baik di instansi pemerintah maupun swasta.
• Memiliki sertifikat kompetensi analis kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.
• Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang analis kebijakan, seperti:
  • Pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan proses penyusunan kebijakan di instansi pemerintah.
  • Pengetahuan tentang isu-isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan.
  • Pengetahuan tentang metode, teknik, dan alat bantu analisis dan evaluasi kebijakan, seperti analisis SWOT, analisis stakeholder, analisis biaya-manfaat, dan lain-lain.
  • Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan.
  • Keterampilan dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang berkaitan dengan isu-isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi oleh instansi pemerintah.
  • Keterampilan dalam menyusun rancangan, rekomendasi, saran, dan laporan hasil analisis, evaluasi, dan penyusunan kebijakan secara sistematis, logis, dan komunikatif.
  • Keterampilan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan kebijakan.
• Memiliki sikap dan perilaku yang profesional, integritas, dan etika kerja yang tinggi sebagai analis kebijakan.

Source: Google