Contoh Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan Desa Terbaru 2025

Daftar Isi:

Contoh Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan Desa Format doc (word) Terbaru 2025 | Prontt.com, Bagan ini menunjukkan struktur kelembagaan desa Suppiran yang terdiri dari lembaga-lembaga seperti BPD, Pemdes, Posyandu, Gereja, PKK, KLP Tani, Karang Taruna, serta interaksi dan pengaruh masing-masing lembaga terhadap masyarakat desa.

Desa, saat ini desa menjadi salah satu prioritas pembangunan negara. Melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, desa difasilitasi pendanaan untuk pengembangan desa yang lebih baik. Banyak diantaranya desa yang memakai dana desa harus memulai dari mana dalam membangun desa.

Pengembangan desa dimulai dengan mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh desa. Untuk mengetahui kebutuhan kita perlu mengidentifikasi apa saja hal tersebut.

Identifikasi merupakan salah satu kegiatan menemukenali, menentukan identitas dari orang, benda atau hal-hal lain termasuk diantaranya dapat dilakukan untuk potensi dan masalah yang ada di desa. Identifikasi ini dilakukan untuk mengenali dan mencatat potensi apa saja yang ada di desa dan permasalahan apa saja yang ada di desa.

Potensi merujuk pada segala sesuatu yang dapat mendukung pembangunan dan dapat dikembangkan kearah yang lebih baik, sedangkan permasalahan, merujuk pada segala sesuatu yang menghambat pembangunan dan pengembangan desa. Dari proses identifikasi potensi dan masalah kita dapat mengetahui kira-kira apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan maupun menyelesaikan masalah yang ada di desa.

BacaJuga:

Contoh BA Serah Terima Jabatan Kepala Desa

Contoh Buku Kas PTSL Desa

Contoh Form Daftar Calon Penyewa Aset Desa

Contoh BA Pemeriksaan Perangkat Desa

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) tools Partisipatory Rural Apraisal (PRA) yakni peta sosial desa, kalender musim dan diagram atau bagan kelembagaan selanjutnya dikondisikan dengan 5 (lima) bidang pembangunan desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:

Terbatasnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan
Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
Pelayanan masyarakat masih belum optimal
Regulasi Desa belum dibuat dan terdokumentasi
Administrasi desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
Insentif yang diterima oleh aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai
Masih rendahnya pemahaman tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
Tingkat pertemuan rapat-rapat masih rendah
Belum tersusun nya rencana dan program kerja
Pembinaan dan pendampingan desa masih belum optimal
Belum ada nya tempat belajar masyarakat (TBM)
Belum optimal kegiatan siskamling
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
Sifat kebersamaan dan kegotong royongan mulai luntur