UMR Kota Jakarta: Rincian Besaran UMP Terbaru 2025 | Prontt.com, Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah sejumlah singkatan dalam sistem penggajian karyawan.
Penetapan UMR, UMP, dan UMK erat kaitannya dengan kenaikan dan penetapan upah terbaru, untuk itu pemerintah menggunakan sejumlah skala yang bisa terapkan.
Skema ini akan mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh para pekerja.
Oleh karenanya pekerja perlu mengetahui skema penetapan upah di Indonesia, termasuk perbedaan mengenai UMR, UMP, dan UMK.

Pengertian Upah Minimum Regional (UMR)
UMR atau Upah Minimum Regional adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi termasuk kabupaten/kota di dalamnya. Setiap tahunnya UMR mengalami peningkatan yang dipicu oleh beberapa faktor.
Penetapan UMR diatur dalam Peraturan menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.1 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No.226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1,pasal 3,pasal 4,pasal 8,pasal,11,pasal20,dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/men/1999 Tentang Upah Minimum
Dalam peraturan tersebut dijelaskan, UMR penetapannya dilakukan oleh gubernur untuk menjadi acuan pendapat buruh di wilayahnya. Akan tetapi pada dasarnya sejak peraturan diubah, sistem pengupahan UMR tidak berlaku lagi secara tidak langsung.
UMR ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak yang berdasarkan kebutuhan, indeks harga konsumen, kemampuan perkembangan, kelangsungan perusahaan, upah umum, kondisi pasar, tingkat perekonomian, dan pendapatan per kapita.
Pengertian Upah Minimum Provinsi (UMP)
Berdasarkan Pasal 4 Kepmenakertrans No.226 Tahun 2000, UMP yang sebelumnya dikenal sebagai UMR ditetapkan oleh gubernur. Setiap provinsi memiliki standar minimum upah yang berbeda-beda.
Perbedaan ini melihat dari standar kebutuhan hidup yang dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, adat istiadat, kebudayaan, struktur ekonomi, dan kinerja. UMP yang ditetapkan oleh gubernur ditetapkan paling lambat setiap tanggal 21 November dan berlaku pada 1 Januari di tahun berikutnya.
Penghitungan UMP dilakukan dengan menggunakan formula yang melibatkan perhitungan inflasi year of year dan PDB kuartal III dan IV tahun yang sedang berjalan.
Pengertian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh walikota atau bupati untuk ditetapkan oleh gubernur.
Hal ini berdasarkan Pasal 16 mengenai penghitungan nilai UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota untuk disampaikan kepada bupati atau walikota sebelum direkomendasikan kepada gubernur.
Pasal 16 ayat (4) dijelaskan bahwa jika hasil penetapan UMK lebih rendah daripada UMP, maka walikota atau bupati tidak dapat merekomendasikan kepada gubernur. Oleh sebab itu, gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK apabila UMK tidak sesuai dengan formula penghitungan yang telah ditetapkan.
Secara umum faktor yang mempengaruhi kenaikan UMP dan UMK berdasarkan Pasal 25 ayat (2) PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, adalah kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. UMP maupun UMK pada umumnya memiliki perhitungan dan kenaikan yang dipengaruhi oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita, serta banyaknya masyarakat yang bekerja.
UMR Kota Jakarta: Rincian Besaran UMP Terbaru 2025
Gaji UMR Jakarta merupakan salah satu gaji UMR yang terbilang tinggi di Indonesia. Nominal gaji UMR Jakarta terkini ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang berlaku.
Besaran gaji UMR Jakarta 2024 adalah sekitar Rp 5,06 juta rupiah. Dengan kata lain, nominal tersebut naik sekitar 3,6% dari tahun sebelumnya sesuai dengan usulan Pemprov DKI.
Kenaikan UMR Jakarta pada tahun 2024 mendatang ditetapkan berdasarkan formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Mengemban peran sebagai kota metropolitan Indonesia, tidak heran apabila biaya hidup di Jakarta lebih tinggi daripada daerah-daerah di Indonesia lainnya. Nominal UMR Jakarta tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 3.940.973, kemudian naik sekitar 8,28% menjadi Rp 4.267.349 pada tahun 2020.
Kenaikan UMR Jakarta terjadi lagi pada tahun 2021 menjadi sekitar Rp 4.416.186 dengan persentase 3,49%. Kenaikan yang tidak terlalu besar ini wajar, mengingat masifnya penyebaran Covid-19 yang berpengaruh terhadap ekonomi saat itu.
Pada tahun 2022, UMR Jakarta naik sebesar 5,1% dari tahun 2021 menjadi Rp 4.573.845. UMR Jakarta pada tahun 2023 mengalami kenaikan sekitar 5,6% menjadi Rp 4.901.798. Kini, UMR DKI Jakarta 2024 sudah menyentuh angka Rp 5,06 juta atau naik sekitar 3,6%
UMR Jakarta yang terus mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir diharapkan membuat para pekerja tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi juga dapat disisihkan sebagai tabungan asalkan dikelola dengan baik dan matang.
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DKI Jakarta 2025:
DAERAH ADMINISTRASI | UMK 2024 | UMK 2025 |
Jakarta Utara | Rp 4,901,798 | Rp 5,067,381 |
Jakarta Timur | Rp 4,901,798 | Rp 5,067,381 |
Jakarta Selatan | Rp 4,901,798 | Rp 5,067,381 |
Jakarta Barat | Rp 4,901,798 | Rp 5,067,381 |
Jakarta Pusat | Rp 4,901,798 | Rp 5,067,381 |
Kepulauan Seribu (Kabupaten) | Rp 4,901,798 | Rp 5,067,381 |
Sekian artikel mengenai UMR Kota Jakarta: Rincian Besaran UMP Terbaru 2025, semoga bermanfaat. Salam.