Jaminan Pensiun dan JHT PPPK 2024 Berikut Penjelasannya

THR PNS dan PPPK 2024 Lebih Besar

Selain jaminan pensiun dan JHT, PPPK juga akan mendapat tunjangan hari raya (THR), seperti halnya PNS. THR adalah pemberian uang tambahan kepada PPPK dan PNS menjelang hari raya keagamaan, seperti Idul Fitri, Natal, dan lainnya. THR untuk PPPK dan PNS pada tahun 2024 diprediksi akan lebih besar dibandingkan tahun 2023.

Hal ini sejalan dengan kenaikan gaji PNS dan PPPK sebesar 8 persen yang mulai berlaku sejak Januari 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024, besaran THR PNS dan PPPK dihitung berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok.

Berikut adalah beberapa komponen yang dihitung dalam THR:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan umum
• Tunjangan jabatan
• Tunjangan kinerja (50 persen)

Contoh Perhitungan THR PNS dan PPPK

Misalnya, seorang PPPK dengan golongan III/a dengan masa kerja 10 tahun memiliki gaji pokok sebesar Rp 2.576.800 dan tunjangan keluarga sebesar Rp 400.000. Tunjangan jabatannya sebesar 50 persen dari gaji pokok, yaitu Rp 1.288.400.

Maka, besaran THR PPPK tersebut adalah:

• (Gaji pokok + Tunjangan keluarga + Tunjangan jabatan) x 50 persen (Rp 2.576.800 + Rp 400.000 + Rp 1.288.400) x 50 persen = Rp 2.131.600
• Dengan kenaikan gaji 8 persen, gaji pokok PPPK tersebut akan menjadi Rp 2.779.136.
• Maka, THR PPPK tersebut di tahun 2024 akan menjadi:
• (Gaji pokok + Tunjangan keluarga + Tunjangan jabatan) x 50 persen (Rp 2.779.136 + Rp 400.000 + Rp 1.389.568) x 50 persen = Rp. 2.284.352

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa THR PPPK di tahun 2024 akan mengalami kenaikan sebesar 7,16 persen.

Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi para PPPK dan PNS di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit. Mekanisme pencairan THR PNS dan PPPK 2024 akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan. Pemerintah menargetkan pencairan THR PNS dan PPPK 2024 dapat dilakukan H-10 Hari Raya Idul Fitri.

Namun, perkembangan terbaru menyebutkan bahwa para penerima akan mendapatkan alokasi tambahan untuk dua bulan ke depan, yaitu Februari dan Maret 2024. Hal ini terjadi setelah terbitnya SP2D baru yang memungkinkan pembayaran bagi KPM selama tiga bulan sekaligus.