Hari Pers Nasional 2025: Sejarah, Tema & Logo – Prontt.com, Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap tahun pada 9 Februari, bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Perayaan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang ditandatangani Presiden Soeharto. Sejak saat itu, setiap tahunnya, HPN dirayakan di berbagai provinsi secara bergantian dengan melibatkan insan pers, pemerintah, dan masyarakat.
Namun, tidak semua pihak sepakat dengan tanggal peringatan ini. Beberapa kelompok jurnalis mengusulkan agar Hari Pers Nasional lebih sesuai dengan sejarah pers Indonesia, seperti tanggal terbitnya Medan Prijaji (1907), surat kabar pribumi pertama di Indonesia yang didirikan oleh Tirto Adhi Soerjo. Selain itu, muncul pula wacana menetapkan 7 Desember sebagai Hari Jurnalis Indonesia, menandai hari wafatnya Tirto Adhi Soerjo.
Terlepas dari perdebatan tersebut, Hari Pers Nasional tetap menjadi momentum refleksi bagi insan pers di Indonesia.
Sejarah Hari Pers Nasional
Hari Pers Nasional resmi ditetapkan pada 23 Januari 1985 melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985. Tanggal 9 Februari dipilih karena bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi pers yang didirikan pada 1946.
Sebelum keputusan tersebut, gagasan peringatan Hari Pers Nasional sudah muncul dalam Kongres ke-28 PWI di Padang pada 1978. Setahun kemudian, pada 19 Februari 1981, Dewan Pers dalam sidang ke-21 di Bandung menyetujui usulan ini dan mengajukannya ke pemerintah. Akhirnya, Presiden Soeharto menetapkannya sebagai hari nasional pada 1985.
Meskipun diperingati sebagai hari nasional, Hari Pers Nasional bukan merupakan hari libur nasional. Peringatan ini bertujuan untuk menghargai peran pers dalam mencerdaskan bangsa serta menjaga demokrasi di Indonesia.
Penetapan Hari Pers Nasional Sempat Kontroversial
Dikutip dari ANTARA, meskipun telah ditetapkan sebagai peringatan nasional, Hari Pers Nasional menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama karena dianggap masih terkait dengan warisan Orde Baru.
Pada 7 Desember 2007, sekelompok jurnalis dan penulis muda mendeklarasikan Hari Pers Indonesia, sebagai bentuk protes terhadap HPN yang dinilai tidak mewakili sejarah pers yang sebenarnya. Mereka mengusulkan tanggal 7 Desember, yang merupakan hari wafatnya Tirto Adhi Soerjo, sebagai alternatif peringatan bagi insan pers.
Sebagian pihak juga mengusulkan agar HPN dihubungkan dengan sejarah terbitnya Medan Prijaji pada Januari 1907, yang dianggap sebagai surat kabar pribumi pertama yang mencerminkan pers nasional sesungguhnya. Bahkan, sejarawan Asvi Warman Adam mengusulkan agar Januari dijadikan Bulan Pers Nasional, dengan puncak perayaan tetap pada 9 Februari.
Selain itu, pada 16 Februari 2017, muncul pula gagasan menetapkan Hari Jurnalis Indonesia pada 7 Desember sebagai hari penghormatan khusus bagi para jurnalis di luar peringatan HPN.
Tema Hari Pers Nasional 2025
Peringatan HPN ini bertujuan untuk mengembangkan pers nasional yang bebas, bertanggung jawab, dan berlandaskan Pancasila.
Tahun ini, HPN mengusung tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa“.
Tema HPN tahun ini menyoroti peran pers dalam mendukung ketahanan pangan sebagai pilar kemandirian bangsa, sejalan dengan program unggulan pemerintah.
Logo Hari Pers Nasional 2025
Logo HPN 2025 mencerminkan tema tersebut dengan maskot hewan bekantan, primata khas Kalimantan Selatan, yang mengenakan pakaian adat daerah. Logo ini juga melambangkan kearifan lokal serta semangat pers dalam menjunjung nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman.
Peringatan HPN 2025 diharapkan dapat memperkuat peran pers dalam mengawal isu-isu penting nasional, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, serta menegaskan komitmen pers sebagai pilar keempat demokrasi yang berintegritas dan profesional.
Pers di Era Digital Punya Tantangan Besar
Seiring berkembangnya teknologi digital, dunia pers menghadapi berbagai tantangan baru, seperti:
- Disrupsi media konvensional
- Media cetak mulai ditinggalkan karena masyarakat lebih banyak mengakses berita melalui platform digital. Hoaks dan disinformasi
- Kemudahan penyebaran informasi di internet membuat berita palsu semakin marak dan sulit dikendalikan.Tekanan ekonomi industri media
- Banyak perusahaan media mengalami kesulitan finansial akibat menurunnya pendapatan iklan dan persaingan dengan platform digital raksasa seperti Google dan Facebook.
- Meski menghadapi tantangan besar, pers tetap memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi dan penyampai informasi yang akurat kepada masyarakat.
Makna Hari Pers Nasional bagi Masa Depan Jurnalisme
Hari Pers Nasional bukan hanya sekadar perayaan tahunan, tetapi juga menjadi momen refleksi bagi insan pers untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga kebebasan pers di Indonesia.
Beberapa poin penting dalam peringatan HPN antara lain:
- Menegaskan peran pers sebagai pengawal demokrasi dengan menyajikan berita yang objektif dan kredibel.
- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi media agar mampu membedakan berita yang valid dan hoaks.
- Meningkatkan kesejahteraan jurnalis, baik dari segi hak asasi maupun perlindungan hukum.
Sebagai bagian dari masyarakat digital, pers juga dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi agar tetap relevan dan dipercaya oleh publik.
Hari Pers Nasional 2025 diperingati tanggal berapa?
HPN 2025 diperingati pada 9 Februari 2025, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985.
Kenapa Hari Pers Nasional diperingati setiap 9 Februari?
Karena tanggal ini bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1946.
Apa perbedaan Hari Pers Nasional dan Hari Jurnalis Indonesia?
HPN ditetapkan oleh pemerintah dan berkaitan dengan PWI, sedangkan Hari Jurnalis Indonesia (7 Desember) diusulkan sebagai alternatif oleh komunitas jurnalis independen.
Apa saja tantangan yang dihadapi pers di era digital?
Pers menghadapi tantangan disrupsi media cetak, hoaks, tekanan ekonomi, dan pergeseran pola konsumsi berita ke media sosial.
Mengapa pers disebut sebagai pilar demokrasi?
Karena pers berperan dalam menyampaikan informasi yang akurat, mengawasi kekuasaan, serta membentuk opini publik yang kritis.(**)
