Index:

UMR Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan (Kalsel) 2024 | Prontt.com, Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah sejumlah singkatan dalam sistem penggajian karyawan.

Penetapan UMR, UMP, dan UMK erat kaitannya dengan kenaikan dan penetapan upah terbaru, untuk itu pemerintah menggunakan sejumlah skala yang bisa terapkan.

Menarik Untuk Anda:

Pendaftaran PPPK 2024 Segera Dibuka! Cek Sebaran Formasinya di Sini

Cara Kunci Profil FB dengan Mudah Terbaru

Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober: Pengertian, Sejarah dan Maknanya

Kurs Dollar ke Rupiah Hari Ini: Jumat, 4 Oktober 2024

Skema ini akan mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh para pekerja.

Oleh karenanya pekerja perlu mengetahui skema penetapan upah di Indonesia, termasuk perbedaan mengenai UMR, UMP, dan UMK.

UMR Kota Banjarbaru - Kalimantan Selatan (Kalsel) — UMR Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan (Kalsel)

Pengertian Upah Minimum Regional (UMR)

UMR atau Upah Minimum Regional adalah upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi termasuk kabupaten/kota di dalamnya. Setiap tahunnya UMR mengalami peningkatan yang dipicu oleh beberapa faktor.

Penetapan UMR diatur dalam Peraturan menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No.1 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) No.226 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1,pasal 3,pasal 4,pasal 8,pasal,11,pasal20,dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/men/1999 Tentang Upah Minimum

Dalam peraturan tersebut dijelaskan, UMR penetapannya dilakukan oleh gubernur untuk menjadi acuan pendapat buruh di wilayahnya. Akan tetapi pada dasarnya sejak peraturan diubah, sistem pengupahan UMR tidak berlaku lagi secara tidak langsung.

UMR ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak yang berdasarkan kebutuhan, indeks harga konsumen, kemampuan perkembangan, kelangsungan perusahaan, upah umum, kondisi pasar, tingkat perekonomian, dan pendapatan per kapita.

Pengertian Upah Minimum Provinsi (UMP)

Berdasarkan Pasal 4 Kepmenakertrans No.226 Tahun 2000, UMP yang sebelumnya dikenal sebagai UMR ditetapkan oleh gubernur. Setiap provinsi memiliki standar minimum upah yang berbeda-beda.

Perbedaan ini melihat dari standar kebutuhan hidup yang dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, adat istiadat, kebudayaan, struktur ekonomi, dan kinerja. UMP yang ditetapkan oleh gubernur ditetapkan paling lambat setiap tanggal 21 November dan berlaku pada 1 Januari di tahun berikutnya.

Penghitungan UMP dilakukan dengan menggunakan formula yang melibatkan perhitungan inflasi year of year dan PDB kuartal III dan IV tahun yang sedang berjalan.

Pengertian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

UMK atau Upah Minimum Kabupaten/Kota merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh walikota atau bupati untuk ditetapkan oleh gubernur.

Hal ini berdasarkan Pasal 16 mengenai penghitungan nilai UMK dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota untuk disampaikan kepada bupati atau walikota sebelum direkomendasikan kepada gubernur.

Pasal 16 ayat (4) dijelaskan bahwa jika hasil penetapan UMK lebih rendah daripada UMP, maka walikota atau bupati tidak dapat merekomendasikan kepada gubernur. Oleh sebab itu, gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan UMK apabila UMK tidak sesuai dengan formula penghitungan yang telah ditetapkan.

Secara umum faktor yang mempengaruhi kenaikan UMP dan UMK berdasarkan Pasal 25 ayat (2) PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, adalah kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. UMP maupun UMK pada umumnya memiliki perhitungan dan kenaikan yang dipengaruhi oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, rata-rata konsumsi per kapita, serta banyaknya masyarakat yang bekerja.

UMR Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan (Kalsel) 2024

Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memutuskan upah minimum (UMP) tahun 2024 menjadi Rp3.282.812. Besaran UMP 2024 ini naik 4,22% atau Rp132.834 dibandingkan UMP tahun 2023 yang sebesar Rp3.149.977.

Selain UMP yang mengalami kenaikan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menetapkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk seluruh wilayah tersebut. Kenaikan UMK ini terbilang variatif, sesuai dengan kebijakan dan kondisi perekonomian di masing-masing kabupaten/kota itu sendiri.

Sama dengan kenaikan UMP 2024, UMK ini juga akan secara resmi berlaku sejak awal tahun, tepatnya mulai tanggal 1 Januari 2024. Kenaikan UMK ini diharapkan membantu para pekerja untuk tetap bisa hidup dengan layak dan memenuhi kebutuhannya dengan baik sepanjang tahun ini.

Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Banjarbaru – Kalimantan Selatan (Kalsel) 2024:

KABUPATEN / KOTAMADYA	UMK 2023	UMK 2024
Kotabaru (Kabupaten)	Rp 3,293,371	Rp 3,420,661
Tanah Bumbu (Kabupaten)	Rp 3,151,028	Rp 3,286,538
Kota Banjarmasin	Rp 3,200,035	Rp 3,379,513
Tabalong (Kabupaten)	Rp 3,238,555	Rp 3,372,955
Balangan (Kabupaten)	Rp 3,149,977	Rp 3,282,812
Banjar (Kabupaten)	Rp 3,149,977	Rp 3,282,812
Barito Kuala (Kabupaten)	Rp 3,149,977	Rp 3,282,812
Hulu Sungai Selatan (Kabupaten)	Rp 3,150,030	Rp 3,282,812
Hulu Sungai Tengah (Kabupaten)	Rp 3,149,977	Rp 3,282,812
Hulu Sungai Utara (Kabupaten)	Rp 3,149,977	Rp 3,282,812
Tanah Laut (Kabupaten)	Rp 3,149,977	Rp 3,282,812
Tapin (Kabupaten)	Rp 3,149,977	Rp 3,282,812
Kota Banjarbaru	Rp 3,149,977	Rp 3,282,812

Sekian artikel mengenai UMR Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan (Kalsel) 2024, semoga bermanfaat. Salam.

TETAP TERHUBUNG DENGAN KAMI:

Twitter

Google News

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.