Pendaftaran PPPK 2024 Muncul 2 Masalah Serius, Apa Saja?

Pendaftaran PPPK 2024 Muncul 2 Masalah Serius,Apa Saja? | Prontt.com,  Jakarta – Hingga hari ketiga masa pendaftaran PPPK 2024 gelombang pertama, sudah muncul dua masalah serius yang dialami sebagian pelamar.

Diketahui, pendaftaran PPPK 2024 gelombang pertama dibuka 1-20 Oktober 2024, diperuntukkan bagi pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), eks honorer K2, dan tenaga non-ASN atau honorer yang masuk database BKN.

Nah, 2 masalah yang muncul berkaitan dengan pelamar kategori prioritas satu (P1) dan honorer K2.

Berikut dua masalah serius yang muncul hingga hari ketiga masa pendaftaran PPPK 2024.

P1 Swasta Tidak Mengantongi Izin dari Yayasan

Diketahui, yang dimaksud P1 merupakan peserta seleksi PPPK 2021 yang sudah lulus passing grade (PG), tetapi hingga saat ini belum mendapatkan formasi.

P1 ini tidak hanya guru honorer yang mengajar di sekolah negeri.

Sebagian dari mereka merupakan guru di sekolah swasta atau P1 swasta.

Pada seleksi PPPK 2024, mereka masuk kategori pelamar prioritas dan mendaftar pada gelombang pertama, yang resmi dibuka mulai 1 Oktober.

Banyak Honorer K2 Tak Mendapatkan Formasi PPPK 2024

Masalah serius kedua hingga hari ketiga pendaftaran PPPK 2024 gelombang pertama, yakni ternyata banyak honorer yang tidak mendapatkan formasi untuk dilamar.

Masalah ini dialami honorer yang masuk database BKN dan honorer K2.

Honorer K2 yang tidak punya formasi ini belum bisa mendaftar seleksi PPPK 2024 gelombang pertama.

Dalam perkembangannya, ketika pemda sudah punya kemampuan fiskal, status PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi penuh waktu, tanpa perlu tes lagi.(**)

TETAP TERHUBUNG DENGAN KAMI:

Twitter Google News Facebook

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.