Contohnya, koperasi di Penfui Timur yang aktif menyertakan modal ke dalam koperasi,” tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemerintah Provinsi NTT melalui dana APBD telah membantu sebanyak 44 koperasi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Setiap daerah mendapatkan alokasi untuk dua koperasi model yang dibantu mulai dari pembiayaan musdes, akta notaris, hingga pelatihan pengurus.
“Fokus kami saat ini pada 44 koperasi ini sebagai percontohan. Tahapan awal sudah selesai, sekarang tinggal pelatihan pengurus dan memperkuat kemitraan usaha,” kata Yeremias.
Terkait informasi yang beredar di masyarakat soal dana koperasi Merah Putih senilai Rp3 miliar, Yeremias menegaskan bahwa itu adalah dana pinjaman, bukan hibah.
Dana tersebut bersumber dari kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025.
“Kalau mau mengakses pinjaman bank, koperasi harus memiliki model bisnis yang layak dan membuat proposal usaha. Kalau bank nilai layak, baru dana bisa dicairkan,” tegasnya.
Dengan jumlah koperasi yang sudah terbentuk dan berbagai bentuk dukungan yang tersedia, Yeremias optimistis Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi motor penggerak ekonomi desa di NTT yang mandiri, berkelanjutan, dan berbasis kekuatan masyarakat. (****)
