Ende – Prontt.com, Pemerintah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi sorotan nasional akibat rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Data Kementerian Dalam Negeri mencatat penyerapan anggaran Ende baru mencapai 22,07 persen hingga akhir Agustus.
Capaian ini menempatkan Ende di posisi kedua terbawah dari seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, hanya unggul tipis di atas Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, yang serapannya baru 19 persen.
Kondisi ini memicu keprihatinan berbagai pihak, termasuk dari internal legislatif.
Anggota DPRD Kabupaten Ende, Anselmus Kaise, mengungkapkan bahwa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum merealisasikan anggaran yang sudah dialokasikan.
Ia menyebut Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai contoh OPD dengan serapan anggaran yang nyaris nol.
“Kita temukan ada OPD yang pegang anggaran besar, tapi belum juga jalan. Padahal ini sudah masuk semester dua,” ujar Anselmus, Kamis (28/8/2025), kepada media.
Menurutnya, jika situasi ini terus dibiarkan, maka Kabupaten Ende berpotensi mengalami Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang cukup besar.
Ia mencontohkan proyek-proyek infrastruktur di Dinas PUPR yang hingga kini masih berada dalam tahap pelelangan.
“Padahal proyek-proyek tersebut menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki tenggat realisasi,” kata Ansel melanjutkan.
Dalam rapat paripurna terakhir, DPRD telah menyampaikan kekhawatiran ini langsung kepada Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda.
Pemerintah daerah berjanji akan menggenjot penyerapan pada Agustus hingga Oktober mendatang.
“Kita ingatkan terus. Jangan sampai anggaran tidak terserap dan berujung Silpa. Yang rugi bukan hanya pemerintah, tapi juga rakyat yang tidak mendapat manfaat,” ucap Anselmus.
Ia tetap optimistis bahwa penyerapan bisa digenjot dalam empat bulan terakhir tahun anggaran.
