Pemerintah Kota Kupang komitmen menurunkan angka stunting hingga 18 persen

Hal ini menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya perempuan, agar mereka dapat mandiri dan mampu berkontribusi dalam perekonomian lokal.

Pertemuan juga membahas berbagai upaya pendampingan teknis bagi UMKM, seperti pelatihan peningkatan mutu produk, pemenuhan standar SNI, sertifikasi halal, serta kemudahan perizinan melalui sistem digital.

Pemerintah Kota Kupang terus berupaya mengintegrasikan program pemberdayaan keluarga dengan berbagai sektor terkait, seperti koperasi, pelatihan ketenagakerjaan, dan sistem pendukung lainnya.

Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah Kota Kupang sangat terbuka untuk menjalin kolaborasi lebih erat dengan pemerintah pusat, khususnya dalam pengembangan program-program pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengentasan kemiskinan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang secara menyeluruh.

Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Dit. PEK), Wahidah Paheng, M.Si., menjelaskan bahwa selama ini BKKBN lebih dikenal dengan program KB dan penanganan stunting.

Namun, selain itu, kementerian juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi keluarga yang difokuskan pada dua pendekatan utama, yaitu pengelolaan keuangan keluarga dan pengembangan usaha ekonomi keluarga.

Salah satu program unggulan Dit. PEK adalah UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor), yang menargetkan keluarga akseptor KB sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga.

Selain fokus ekonomi, Wahidah juga menyoroti pentingnya integrasi program ekonomi keluarga dengan intervensi gizi, khususnya dalam mendukung kebijakan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini menitikberatkan pada pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran “3B”, yakni Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita, yang sangat membutuhkan perhatian khusus.

Untuk mengatasi keterbatasan layanan gizi di lapangan, Dit. PEK tengah memproses rancangan Peraturan Presiden yang mengatur sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hybrid.

Sistem ini menggabungkan unit pelayanan berbasis komunitas seperti UPPKA dan Dapur Sehat sehingga pelayanan gizi dapat menjangkau masyarakat lebih dekat hingga ke tingkat desa atau dusun.

“Kami sangat terbatas menjangkau langsung ke semua keluarga. Tapi dengan dukungan Pemda dan kekuatan komunitas, kita bisa memperluas dampaknya,” tutupnya. (****)

TETAP TERHUBUNG DENGAN KAMI:

Twitter Google News FB

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.