Kota Kupang – Prontt.com, Ribuan mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat NTT dari Cipayung Plus, BEM, OKP, serta berbagai organisasi kemasyarakatan menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi NTT,Senin (1/9/2025) siang. Aksi ini menyuarakan beragam isu strategis, mulai dari tuntutan soal tunjangan DPR pusat, demokrasi, kasus hukum, proyek geotermal, hingga persoalan perdagangan orang (TPPO).
Momen menarik terjadi ketika Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, Ketua DPRD Emi Nomleni, pimpinan fraksi, anggota dewan, dan jajaran Forkopimda turun langsung menemui demonstran.
Dialog terbuka pun berlangsung setelah massa berorasi sekitar dua jam, menandai keterbukaan pemerintah terhadap suara rakyat.
Dalam pernyataannya, Gubernur Melki mengapresiasi aksi yang berlangsung damai dan menegaskan pemerintah berdiri di sisi rakyat.
Demonstrasi tetap boleh dilakukan selama damai dan tertib.
“Ada 11 tuntutan yang disampaikan. Sebagian menjadi kewenangan pusat, sebagian lainnya bisa ditangani pemerintah provinsi. Komitmen kami adalah mengawal agar aspirasi ini tidak berhenti di jalanan, tetapi masuk ke meja pembahasan nasional,” kata Gubernur.
Isu hukum, proyek geotermal, dan TPPO mendapat sorotan khusus, dan pemerintah berjanji mengawal kasus hukum secara transparan.
Pemerintah juga mendukung proyek energi yang memberi manfaat dan menghentikan yang bermasalah serta akan memperketat pengawasan tenaga kerja asal NTT agar tidak lagi menjadi korban perdagangan orang.
Dialog yang berlangsung kondusif ini ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal aspirasi masyarakat.
Pimpinan daerah, tokoh agama, dan elemen masyarakat sepakat memperkuat ruang demokrasi dan partisipasi publik di NTT. (****)
