Edukasi
Games
Handphone
Laptop
Movies
Teknologi
Kota Kupang – Prontt.com, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkyades Laka Lena menyampaikan tanggapan resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT terkait Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Tanggapan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTT,Senin (01/09/2025)di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi NTT.
Dalam penyampaiannya, Gubernur menegaskan bahwa seluruh pandangan, masukan, serta kritik yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pemerintah provinsi.
Hal ini menurutnya penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta sinkronisasi program pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat yang diwakili DPRD.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan apresiasi atas perhatian fraksi-fraksi terhadap sejumlah isu strategis, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi daerah melalui sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Ia menegaskan bahwa sektor-sektor tersebut akan tetap menjadi prioritas dalam rancangan perubahan APBD tahun 2025.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan tepat sasaran.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen untuk meningkatkan disiplin fiskal, memperkuat sistem pengawasan anggaran agar setiap rupiah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menanggapi kritik terkait rendahnya serapan anggaran pada semester pertama tahun 2025, Gubernur mengakui masih terdapat hambatan teknis dalam pelaksanaan sejumlah program.
TETAP TERHUBUNG DENGAN KAMI:
Twitter
Google News
Facebook
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
